• Selasa, 6 Desember 2022

Ketua Joman DPD Kalteng Hendra: Biarkan Polri Selesaikan Masalah Internalnya, Cegah Kekosongan Pimpinan

- Senin, 22 Agustus 2022 | 23:01 WIB
Ketua JOMAN DPD Kalteng angkat bicara soal Opini penonaktifan Kapolri (Ardhi)
Ketua JOMAN DPD Kalteng angkat bicara soal Opini penonaktifan Kapolri (Ardhi)

DETIK60| Beredar adanya kabar di media bahwa usulan penonaktifan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjadi alternatif solusi supaya kasus tersebut dapat ditangani secara obyektif dan transparan.

Hal itu ditulis oleh media Tribunnews bahwa anggota Komisi III DPR RI  dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, "Seharusnya Kapolri diberhentikan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya obyektif dan transparan," katanya disela-sela rapat bersama Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. 

Landasan Beliau lantaran Polri telah membohongi masyarakat dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

Baca Juga: Benarkah Umur Dunia Hanya Sampai 1500 Hijriah? Ini Jawaban Ustadz Khalid Basalamah

Namun Ketua Joman DPD Kalimantan Tengah Hendra Jaya Pratama mengatakan, "Terlalu cepat dalam menyampaikan hal tersebut karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit sendiri sedang bekerja keras dalam penanganan kasus Brigadir J. Lagipula usai Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dijadikan tersangka sebagian Judi Online diungkap hampir serentak. Dengan demikian, Polri sedang menuntaskan permasalahan di Institusi tersebut," ujarnya kepada jaringan medianya, Senin, 22 Agustus 2022.

"Mohon para petinggi jangan membuat opini yang seakan-akan Polri sebagai lembaga yang luntur akan kepercayaan masyarakat saat ini. Hentikan carut marut opini yang mengatakan Polri telah membohongi masyarakat. Padahal di sisi lain, Kapolri sedang merunutkan permasalahan dengan baik seperti FS dan PC telah ditetapkan menjadi tersangka. Apalagi kasus sedang berjalan," ucap Hendra.

Hendra pun berharap,"Biarkan Kapolri bersama Menko Polhukam, Kompolnas serta Komnas HAM menangani masalah yang sudah mulai terbuka secara bertahap dan kita percayakan kepada para petinggi kita untuk bekerja secara profesional dan independen serta publikasi berjalan secara transparan," pungkasnya.

 Baca Juga: Pencuri Besi Rel PT. KAI Sumbar Jalani Sidang, Tiga Rekannya DPO

Editor: ardhi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X