DETIK60.COM - Belum lama ini Presiden Joko Widodo membahas mengenai perbisnisan Pakaian Bekas Impor.
Dirinya menyebutkan bahwasannya bisnis Pakaian Bekas Impor tersebut sangat mengganggu Industri di Dalam Negeri.
Tak hanya itu, bisnis Pakaian Bekas Impor ini juga disebut mematikan bisnis UMKM dan akan ada resiko kesehatan.
Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan seorang Menteri Perindustrian ikut mendukung gagasan Presiden mengenai larangan bisnis Pakaian Bekas Impor.
Dirinya kemudian menambahkan bahwa tak hanya pakaian bekas, tetapi semua barang bekas yang impor maka tidak diperbolehkan.
“Impor barang bekas apapun itu, baik baju maupun sepatu tidak boleh terjadi. Di E-Commerce juga tentu kita harus stop,” ucap Agus Gumiwang pada Rabu 15 Maret 2023.
Seperti yang kita ketahui jika akhir-akhir ini bisnis Pakaian Bekas Impor tengah marak di Indonesia. Biasanya yang memburu pakaian-pakaian tersebut merupakan kalangan anak muda.
Dalam istilah anak muda saat melakukan aktivitas seperti membeli atau menjual pakaian bekas, mereka menyebutnya dengan thrifting.
Mereka menganggap hal tersebut sebagai salah satu alternatif dalam penerapan meminimalisasi sampah.
Tak sampai disitu, selain harganya murah, pakaian thrifting juga banyak yang masih sangat bagus dengan style kekinian.
Karena itulah, para anak muda yang ingin tetap tampil stylish namun dengan budget minim, lebih memilih pakaian thrifting.
Menanggapi imbauan pemerintah mengenai larangan bisnis Pakaian Bekas Impor di E-Commerce, berikut tanggapan dari beberapa aplikasi E-Commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
“Shopee memiliki kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi untuk dijual, yang sejalan dengan aturan pemerintah terkait pelarangan penjualan barang impor bekas, termasuk pakaian impor bekas,” Ujar Radynal Nataprawira yang merupakan Head of Public Affairs Shopee Indonesia, dikutip detik60 dari Beritasatu.com (15/3).
“Saat ini, Tokopedia sedang mempelajari imbauan pemerintah terkait pelarangan penjualan produk Pakaian Bekas Impor sekaligus mekanisme penjualannya di marketplace. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak internal, pemerintah dan berbagai pihak terkait imbauan tersebut,” Ujar Muhammad Hilmi Adrianto yang merupakan Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, dikutip detik60 dari Kompas.com (14/3).
